Korea Utara pada hari Selasa mendesak Seoul untuk memberlakukan deklarasi KTT antar Korea yang ditandatangani pada tahun 2000 dan 2007 untuk mempromosikan kerja sama dan rekonsiliasi bilateral, sehari setelah menolak tawaran dari kelompok sipil Korea Selatan untuk melanjutkan pertukaran.
Rodong Sinmun, surat kabar resmi Partai yang berkuasa di Korea Utara, juga mengatakan bahwa keputusan pemerintah Seoul yang baru mengenai kesepakatan tersebut akan menjadi ujian untuk menilai apakah pihaknya dengan tulus berharap dapat meningkatkan hubungan lintas batas.
Pada hari Senin, Korea Utara menolak tawaran kelompok sipil dan agama Korea Selatan untuk pertukaran karena protes terhadap dukungan Seoul terhadap sanksi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pekan lalu untuk menghukum provokasi rudal Pyongyang baru-baru ini.
“Kami tidak dapat mengatakan bahwa hubungan antara Korea Utara dan Selatan akan meningkat secara otomatis karena (Seoul) telah menyetujui beberapa bantuan kemanusiaan dan pertukaran sipil yang oleh konservatif (di Selatan) telah terputus,” kata harian tersebut dalam sebuah tajuk rencana berjudul, “North-South declarations must be respected and enforced.”
“Cara mendasar untuk mengatasi akar penyebab kebuntuan dalam hubungan antar-Korea dan membuka jalan lebar menuju perdamaian dan unifikasi adalah untuk menghormati dan menegakkan deklarasi bersama,” tambahnya.
Dua deklarasi tersebut, yang ditandatangani pada KTT antar Korea pada tanggal 15 Juni 2000, dan 4 Oktober 2007, menggarisbawahi kesepakatan bilateral untuk mengurangi ketegangan militer, mendukung pertukaran dan kerja sama, dan mendorong rekonsiliasi timbal balik.
Namun pertukaran antar-Korea terhenti di tengah provokasi tanpa henti Pyongyang, termasuk dua serangan mematikan pada 2010 yang menewaskan total 50 warga Korea Selatan.
Dengan pemilihan presiden liberal Moon Jae-in yang lalu, berharap terjadi pencairan hubungan lintas-perbatasan. Namun tetap harus dilihat apakah kebijakannya yang diakui untuk menggunakan dialog dan sanksi akan berjalan baik karena ancaman militer Pyongyang terus berlanjut, kata pengamat.
(yonhap)
