Belanja Alutsista, TNI Dibebaskan Dari PPN

0
97
Belanja Alutsista, TNI Dibebaskan Dari PPN
Sri Mulyani dan Panglima TNI (Foto: Instagram Sri Mulyani)

Jakarta, GarudaMiliter.comBelanja Alutsista, TNI Dibebaskan Dari PPN. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya.

Untuk itu, ketika hendak melakukan pembelian beberapa peralatan militer dari luar negeri, TNI memperoleh fasilitas perpajakan dalam bentuk pembebasan dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk impor.

Kondisi tersebut tentu sejalan dengan penyerahan barang kena pajak (BKP) tertentu sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2003. Dan juga untuk impor serta penyerahan alat angkutan tertentu sesuai PP 50 tahun 2019.

BACA JUGA :  [Angkasa Yudha] TNI AU Kerahkan 70 Pesawat Tempur dan 2.200 Personel ke Natuna

Sri Mulyani menjelaskan, untuk belanja alat milter, TNI memang tidak terkena pajak. Barang yang dimaksud seperti peluru, alutsista, pesawat, kapal selam dan lainnya.

“Jadi kalau beli berbagai peralatan militer, memang tidak dipajakin oleh kita. Kalau itu alutsista, dari mulai peluru, sampai alutsista pesawat, kapal selam, saya tidak ada masalah,” tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapim TNI 2020 seperti dikutip akun instagram resminya @smindrawati, Kamis (30/1/2020).

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga memaparkan tentang masalah yang sangat umum terjadi. Yakni kepentingan TNI tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan tujuan supaya impor barang terbebas dari pajak.

BACA JUGA :  Putin berbicara tentang insiden di Selat Kerch untuk pertama kalinya

“Yang suka masalah, moga-moga tidak terjadi, kalau TNI kemudian dipakai oleh pihak ketiga untuk mengimpor barang-barang yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan TNI. Itu saya tidak rela,” tegasnya.

Terlepas dari itu, pengelolaan anggaran pada TNI dan Kementerian Pertahanan, kata Sri Mulyani, memang masih mempunyai ruang untuk dilakukan perbaikan.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya alokasi yang tertuang dalam Minimum Essential Force (MEF) 2010-2024, bisa dibelanjakan dengan baik.

“Tidak hanya dari sisi jumlahnya, tapi cara mengelolanya sangat perlu dilalukan perbaikan agar alokasi anggaran dapat digunakan secara baik,” terang Menkeu.

BACA JUGA :  Marinir Indonesia batal menambah BTR 4 dan berpaling ke APC Russia

Pantau terus perkembangan Berita Militer Indonesia hanya di GarudaMiliter.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here